 |
| Hasir, Sekretaris DPD GMNI Sultra dan Jans Victor, Ketua GMKI Kendari/MEIDA GMNI SULTRA. |
KENDARI, GMNISULTRA.OR.ID — Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sulawesi Tenggara menagih komitmen reformasi dan pembenahan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Evaluasi kepemimpinan, penguatan pengawasan internal, penegakan hukum, hingga pembenahan struktural dinilai harus diwujudkan melalui langkah konkret, bukan sekadar pernyataan dan janji.
Sekretaris DPD GMNI Sultra, Hasir, mendesak Kapolri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kepolisian, termasuk mempertimbangkan pergantian seluruh kepala kepolisian daerah (Kapolda) di Indonesia sebagai bagian dari penyegaran kepemimpinan dan reformasi institusi.
“Kami mendesak Kapolri untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mempertimbangkan pergantian seluruh Kapolda di Indonesia sebagai bagian dari penyegaran kepemimpinan dan reformasi institusi. Setiap pimpinan wilayah harus dievaluasi berdasarkan integritas, rekam jejak, profesionalitas, dan tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas,” tegas Hasir.
Menurut GMNI Sultra, reformasi Polri harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, profesionalitas aparat, serta penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Evaluasi kepemimpinan juga harus menjadi momentum untuk memastikan bahwa institusi kepolisian benar-benar bekerja demi kepentingan masyarakat.
Secara khusus, GMNI Sultra meminta Polda Sulawesi Tenggara memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai persoalan daerah. Kepolisian diharapkan tidak hanya hadir dalam agenda seremonial, tetapi juga mengambil langkah nyata dalam merespons persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah pemadaman listrik bergilir yang dilaporkan terjadi di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, dan Konawe Utara, dengan durasi yang disebut mencapai 16,5 jam dalam sehari.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, pelayanan publik, kegiatan pendidikan, serta produktivitas pelaku usaha kecil. GMNI Sultra meminta PT PLN memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab gangguan pasokan listrik, jadwal pemadaman, dan langkah konkret untuk memulihkan keandalan layanan kelistrikan.
Selain persoalan kelistrikan, GMNI Sultra turut menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penanganan karhutla, menurut mereka, tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus dilanjutkan dengan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran dan pihak yang bertanggung jawab.
Pengawasan terhadap aktivitas korporasi di kawasan rawan kebakaran juga dinilai perlu diperkuat. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, aparat penegak hukum diminta menindaklanjutinya secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan.
Persoalan berikutnya adalah dugaan aktivitas pertambangan ilegal (*illegal mining*) di Sulawesi Tenggara. GMNI Sultra mendesak Polda Sultra meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan perizinan.
Penegakan hukum, lanjut mereka, harus dilakukan secara menyeluruh dengan menelusuri pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik pertambangan ilegal, termasuk aktor intelektual, pemodal, dan korporasi apabila terdapat bukti keterlibatan.
“Tidak boleh ada korporasi yang merasa kebal hukum karena memiliki kekuatan modal dan jaringan kekuasaan. Aktivitas investasi dan eksploitasi sumber daya alam di Sulawesi Tenggara harus berjalan sesuai hukum serta tidak boleh mengorbankan lingkungan dan kepentingan masyarakat lokal,” kata Hasir.
GMNI Sultra juga menyoroti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel periode 2013–2025 yang disebut berkaitan dengan sosok berinisial AK.
Dalam pernyataan yang disampaikan pada 10 November 2026, organisasi tersebut menyebut adanya pengumuman Kejaksaan Agung mengenai penetapan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi.
Perkembangan perkara tersebut dinilai perlu menjadi perhatian publik dan seluruh elemen masyarakat, termasuk Polda Sultra, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing institusi penegak hukum.
GMNI Sultra menegaskan bahwa pengawasan terhadap tata kelola pertambangan harus dilakukan secara konsisten. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pihak tertentu, melainkan harus memastikan seluruh dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, GMNI Sultra turut mempertanyakan peran organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Sulawesi Tenggara dalam mengawal isu-isu strategis daerah.
Mereka menilai gerakan mahasiswa perlu menjaga independensi dan konsistensi dalam menyuarakan kepentingan rakyat. Aktivitas organisasi mahasiswa semestinya lahir dari diskusi kolektif, kajian yang terukur, serta perencanaan gerakan yang memiliki arah dan tujuan jelas.
GMNI Sultra menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang mempertentangkan hubungan mahasiswa dengan pemerintah maupun kepolisian. Kemitraan dengan berbagai institusi tetap diperlukan, tetapi tidak boleh menghilangkan independensi, keberanian bersikap, dan fungsi kritik mahasiswa.
Pemberantasan kejahatan, pemeliharaan keamanan, dan penegakan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab institusi kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena itu, mahasiswa tidak semestinya kehilangan daya kritis hanya karena membangun hubungan kemitraan dengan institusi negara.
Sebaliknya, gerakan mahasiswa harus tetap menjalankan peran sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial untuk memastikan kekuasaan serta institusi negara bekerja sesuai mandat dan kepentingan rakyat.
Sementara itu, Ketua GMKI Kendari, Jans Victor, turut menyoroti pentingnya proses kolektif dalam setiap kegiatan yang mengatasnamakan Cipayung Sultra.
Menurutnya, kegiatan yang membawa nama Cipayung seharusnya didahului diskusi bersama, perencanaan matang, serta kajian yang terarah agar tujuan dan pesan yang disampaikan dapat dipahami secara utuh.
Pandangan tersebut menegaskan pentingnya menjaga kualitas komunikasi dan konsolidasi antara organisasi mahasiswa agar setiap kegiatan tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi memiliki landasan pemikiran dan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Sebagai bentuk sikap organisasi, GMNI Sultra dan GMKI Kendari menyampaikan tujuh tuntutan utama:
1. Menagih komitmen Kapolri untuk melaksanakan evaluasi dan pembenahan menyeluruh di tubuh Polri sebagai bagian dari agenda reformasi institusi.
2. Mendesak evaluasi dan mempertimbangkan pergantian seluruh Kapolda di Indonesia berdasarkan integritas, rekam jejak, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
3. Mendesak Polda Sultra memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap dugaan aktivitas pertambangan ilegal di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
4. Mendesak pengusutan dugaan keterlibatan korporasi dalam kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, serta pelanggaran di sektor pertambangan apabila ditemukan bukti yang cukup.
5. Meminta Polda Sultra menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu, dengan mengedepankan supremasi hukum dan kepentingan masyarakat.
6. Mengajak seluruh organisasi Cipayung Sultra mengembalikan marwah gerakan mahasiswa** sebagai kekuatan independen, kritis, dan konsisten dalam mengawal persoalan rakyat.
7. Mendesak penguatan konsolidasi Cipayung Sultra untuk bersama-sama mengawal isu kedaerahan maupun persoalan strategis nasional melalui kajian, diskusi, dan gerakan yang terarah.
Mereka menegaskan bahwa momentum Hari Pahlawan harus menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa, termasuk aparat penegak hukum dan organisasi mahasiswa, untuk memperkuat komitmen terhadap keadilan, keberanian moral, dan pengabdian kepada rakyat.
Reformasi institusi kepolisian membutuhkan tindakan nyata, sementara gerakan mahasiswa membutuhkan konsistensi dan keberanian untuk menjaga jarak kritis dari kekuasaan.
Bagi mereka, independensi gerakan mahasiswa bukan sekadar identitas organisasi, melainkan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi orientasi utama dalam kehidupan demokrasi.***
By: DPD GMNI SULTRA.
